Forum Group Discussion (FGD) mengenai Penyempurnaan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional memasuki tahap finalisasi, sebanyak lima narasumber seperti Indra Sjafri, Syamsuddin Umar, M. Kusnaeni, Bima Sakti dan dr. Arie Sutopo SpKO memberikan pandangannya dalam penyempurnaan inpres bagi sepakbola ini.
Gelaran penyempurnaan Inpres No 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merupakan rangkaian ke-4 atau terakhir. Tiga seri sebelumnya telah digelar. Seri pertama berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan pada 31 Januari - 2 Februari lalu. Kemudian Seri ke-2 di Jakarta pada 3 Februari, lalu berlanjut pada Seri ke-3 di Bali, pada 10 - 12 Februari 2023.
Adapun pada Seri terakhir yang kembali digelar di Jakarta, tepatnya di Auditorium Wisma Kemenpora pada Senin (13/2/2023), Menpora Zainudin Amali mengatakan hal ini menjadi resume akhir dari roadshow yang dirangkum dalam tiga seri sebelumnya.
Adapun FGD Seri ke-4 dihadiri para pelaku sepakbola tanah air seperti Pengurus PSSI yang diwakili Indra Sjafri selaku Direktur Teknik, Bima Sakti Pelatih Tim U-16 Indonesia, mantan pemain, mantan pelatih dan pengamat serta pemerhati sepakbola Tanah Air.
"Mudah-mudahan dengan kita hadirkan para pelaku sepakbola, akan menambah apa yang telah kita dapatkan di seri Palembang, seri Jakarta dan seri Bali. Jadi semuanya bisa lengkap, karena mereka pelaku langsung," kata Menpora Amali.
Seperti diketahui, poin krusial yang menjadi sorotan dalam penyempurnaan Inpres tersebut ialah memperkuat peran PSSI dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, mengingat pada versi Tahun 2019, peran federasi tidak diatur dalam beleid itu.
"Kalau melihat Inpres sekarang, tidak ada satu katapun menyebut PSSI. Ini yang diminta untuk disempurnakan dan mengharapkan supaya mereka terlibat langsung. Ini yang saya mau," jelas Menpora Amali.
"Kenapa saya ingin menyempurnakan Inpres ini, karena Inpres yang saat ini tidak ada satu katapun menyebut tentang peran PSSI. Jadi disimpulkan bahwa federasi sebagai stakeholder sepakbola nasional, mereka harus dilibatkan secara langsung," tambahnya.
Sementara itu, Indra Sjafri selaku Direktur Teknik mengatakan jika Inpres ini lahir di tahun 2019 saat PSSI dan pemerintah hubungannya kurang harmonis, sehingga ia pun mengatakan bahwa sudah sepantasnya para stakeholder sepakbola memperbaiki apa yang harus diperbaiki.
Indra pun mengatakan jika Inpres no 3 tahun 2019 ini dinilainya belum maksimal, tetapi ada kementerian yang telah menjalankan dengan baik. Contohnya seperti Kemenpora, lantaran hampir seluruh kegiatan persepakbolaan nasional berkat bantuan kementerian yang kini dikomandoi oleh Zainudin Amali itu.
Selain itu, Indra pun mengatakan dalam penyempurnaan Inpres no 3 tahun 2019 ini banyak yang harus dilakukan, seperti harus ada review untuk infrastruktur, standarisasi lapangan Liga 1 dan Liga 2 dimana Setiap provinsi harus memiliki stadion karena harus ada sentra-sentra excellent atau mini timnas di tiap provinsi.
"Ada lapangan di tiap kota, kabupaten dan desa. Penting karena para pemain bola berasal dari kampung-kampung. Orang yang multilateral yang dibutuhkan atlet. Di inpres diminta semua lapangan TNI/Polri dibuka untuk kepentingan sepakbola," tuturnya.
"Negara rank 1-20 memiliki filosofi sendiri secara tertulis. Survey FIFA mengatakan 94 persen diimplementasikan di timnas usia muda dan tak kalah pentingnya lagi adalah kepelatihan, kursus C dan D gratis untuk pelatih. Akan ada pemerataan pelatih di 34 provinsi agar tidak ada di level kompetisi amatir (liga 3) keributan seperti sekarang ini. Dengan meninggikan kriteria pelatih hingga nanti akan muncul pelatih berkualitas. Grade pelatih B dan A harus menjadi pelatih youth terlebih dahulu dan melatih SSB," tambahnya.
Sementara itu, Syamsuddin Umar yang memberikan pandangan tentang sistem dan tata kelola sepakbola dalam penyempurnaan Inpres No.3 Tahun 2019 ini mengatakan bahwa sepakbola harus ada pemerintah, karena butuh fasilitas. "Inpres, yang memiliki peranan paling besar harusnya PSSI. Sehingga sinkronisasi PSSI dan pemerintah harus berjalan dengan baik. Sinkronisasi Asprov, Askab, dan Askot sejauh ini bagaimana? harus ada sinkronisasi agar askab dan askot bisa menggelar kompetisi berjenjang level daerah," tutur Syamsuddin Umar
Kemudian, dia juga mengatakan bahwa harus ada peringkat untuk asprov terbaik yang dinilai dari keberhasilan menjalankan kompetisi berjenjang di daerah, dan itu diteruskan penilaiannya ke Askab dan Askot yang dilakukan Asprov. Ini agar jangan hanya hadir pada saat pemilihan pengurus saja.
"Buat klub-klub, SSB di daerah-daerah, berharap tiap pelatih mampu membuat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Harus ada target-target yang dicapai, dan harus dilaporkan. Penyediaan sarana dan prasarana, semangat jangan hanya di awal saat pembangunan, tetapi saat pemeliharaan tidak semangat. Bahkan ada lapangan yang telah beralih fungsi menjadi ruko. Harus ada sertifikasi lapangan, agar tidak bisa beralih fungsi," pungkasnya. Jordan