Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Panglima TNI dengan Total Hadiah Rp.500Juta

Ket foto:Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) I Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi (tengah) berbicara dalam konferensi pers Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 di Makodau I, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Jakarta-Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dipercaya untuk menggelar Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 sebagai bagian dari upaya menjaring bibit atlet tenis potensial untuk mendukung pembinaan olahraga nasional. Menurut Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) I Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi, saat jumpa pers dengan awak media di Jakarta, Rabu, mengatakan turnamen tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, mulai dari petenis pemula hingga atlet yang telah memiliki prestasi. "Kami berharap, para petenis, baik itu yang pemula, yang baru belajar, yang sudah atlet, maupun yang sudah berprestasi, sama-sama ikut serta dalam pertandingan ini," kata Erwin. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen menjadi salah satu cara menyediakan wadah kompetisi bagi petenis yang memiliki kemampuan, tetapi belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pertandingan berskala nasional. "Kadang ada juga yang pintar main tenis, tetapi tidak ada event-nya, tidak ada pertandingannya. Untuk itu, ini dalam rangka peringatan HUT TNI kita selenggarakan pertandingan tenis yang berskala nasional," ujar Erwin. Dia mengatakan peserta yang dinilai memiliki potensi dan prestasi akan dilaporkan kepada Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) sebagai salah satu masukan dalam proses penjaringan atlet nasional. Erwin berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi para petenis untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperlihatkan potensi mereka dalam kompetisi yang lebih terukur. Turnamen juga terbuka bagi petenis yang memiliki Peringkat Nasional Pelti (PNP) maupun nonperingkat. Erwin menegaskan keterbukaan turnamen tersebut merupakan bentuk upaya TNI memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. "Pertandingan ini dengan sistem open, kita buka kepada seluruh masyarakat. Harapannya mari kita sama-sama meramaikan, mengambil bagian, sekaligus menjadi event menyaring atlet-atlet tenis bagi atlet tanah air kita," katanya. Selain menjaring bibit atlet, Erwin menyebut kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat interaksi antara TNI dan masyarakat melalui olahraga. Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena tenis dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. "Tenis ini bukan sesuatu olahraga yang mahal, siapapun bisa bermain, everybody can play," tegas Erwin. Menurut dia, penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan turut menunjukkan kehadiran TNI di tengah masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan prestasi tenis nasional. Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 6-14 September 2026 dengan memperebutkan total hadiah senilai Rp500 juta. Kejuaraan tersebut mempertandingkan enam kategori, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, serta pertandingan antara perwira tinggi TNI dan Polri. Tawaran menarik dinyatakan Erwin bahwa untuk kali kusus untuk wartawan akan diperlombakan. Bahkan hadiah kusus secara pribadi beliau yang akan memberikan langsung. Mulai dari juara pertama sampai finish diperingkat kesepuluh. (Jordan)

Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Panglima TNI dengan Total Hadiah Rp.500Juta

Ket foto:Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) I Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi (tengah) berbicara dalam konferensi pers Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 di Makodau I, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (TNI AU) dipercaya untuk menggelar Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 sebagai bagian dari upaya menjaring bibit atlet tenis potensial untuk mendukung pembinaan olahraga nasional. Menurut Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Pangkodau) I Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi, saat jumpa pers dengan awak media di Jakarta, Rabu, mengatakan turnamen tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, mulai dari petenis pemula hingga atlet yang telah memiliki prestasi. "Kami berharap, para petenis, baik itu yang pemula, yang baru belajar, yang sudah atlet, maupun yang sudah berprestasi, sama-sama ikut serta dalam pertandingan ini," kata Erwin. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen menjadi salah satu cara menyediakan wadah kompetisi bagi petenis yang memiliki kemampuan, tetapi belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pertandingan berskala nasional. "Kadang ada juga yang pintar main tenis, tetapi tidak ada event-nya, tidak ada pertandingannya. Untuk itu, ini dalam rangka peringatan HUT TNI kita selenggarakan pertandingan tenis yang berskala nasional," ujanya. Dia mengatakan peserta yang dinilai memiliki potensi dan prestasi akan dilaporkan kepada Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) sebagai salah satu masukan dalam proses penjaringan atlet nasional. Erwin berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi para petenis untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperlihatkan potensi mereka dalam kompetisi yang lebih terukur. Turnamen juga terbuka bagi petenis yang memiliki Peringkat Nasional Pelti (PNP) maupun nonperingkat. Erwin menegaskan keterbukaan turnamen tersebut merupakan bentuk upaya TNI memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. "Pertandingan ini dengan sistem open, kita buka kepada seluruh masyarakat. Harapannya mari kita sama-sama meramaikan, mengambil bagian, sekaligus menjadi event menyaring atlet-atlet tenis bagi atlet tanah air kita," katanya. Selain menjaring bibit atlet, Erwin menyebut kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat interaksi antara TNI dan masyarakat melalui olahraga. Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena tenis dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. "Tenis ini bukan sesuatu olahraga yang mahal, siapapun bisa bermain, everybody can play," tegas Erwin. Menurut dia, penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan turut menunjukkan kehadiran TNI di tengah masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan prestasi tenis nasional. Open Tournament Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 6-14 September 2026 dengan memperebutkan total hadiah senilai Rp500 juta. Kejuaraan tersebut mempertandingkan enam kategori, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, serta pertandingan antara perwira tinggi TNI dan Polri. Tawaran menarik dinyatakan Erwin bahwa untuk kali kusus untuk wartawan akan diperlombakan. Bahkan hadiah kusus secara pribadi beliau yang akan memberikan langsung. Mulai dari juara pertama sampai finish diperingkat kesepuluh. (Jordan)

Ketum KONI Pusat Lantik PB Percasi Masa Bakti 2026-2030

Ket Foto: Ketum KONI Pusat Bersama Ketum PB Percasi. (Foto ist)
Jakarta-Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) masa bakti 2026–2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru PB Percasi setelah Agustiar Sabran terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXX PB Percasi yang berlangsung pada 10–12 April 2026 di Jakarta. Ia menggantikan Grandmaster (GM) Utut Adianto yang telah memimpin organisasi catur nasional selama dua periode.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum PB Percasi, Agustiar menyampaikan penghargaan kepada kepengurusan sebelumnya yang dinilai berhasil membawa kemajuan signifikan bagi perkembangan catur Indonesia.

“Terima kasih kepada Grandmaster Utut Adianto. Di bawah kepemimpinan Bapak, Percasi tidak hanya semakin kuat sebagai organisasi, tetapi juga berhasil melahirkan generasi baru pecatur yang menjadi harapan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Mengemban amanah sebagai nakhoda baru PB Percasi, Agustiar menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi menuju era yang lebih modern, profesional, dan berprestasi melalui empat pilar strategis.

Keempat pilar tersebut meliputi penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan sinergis dengan pengurus daerah, peningkatan pembinaan atlet usia dini sebagai fondasi regenerasi, digitalisasi dan modernisasi sistem pelatihan serta kompetisi, serta peningkatan kesejahteraan atlet dan keberlanjutan penyelenggaraan kejuaraan di berbagai tingkatan.

Menurut Agustiar, keberhasilan membangun prestasi catur nasional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengurus pusat, daerah, pelatih, atlet, hingga pemerintah.

Pelantikan pengurus PB Percasi periode 2026–2030 juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tampak hadir Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lisda Arriyana, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.

Dengan kepengurusan baru ini, PB Percasi diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah catur internasional sekaligus mencetak lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa melalui pembinaan yang berkelanjutan dan tata kelola organisasi yang semakin profesional. (Jordan)

Pencalonan Kembali Ngatino Jadi Sorotan Jelang Munas PP KBI 2026

Jakarta-Organisasi Kickboxing Indonesia kembali dilanda kisruh. Kekacauan tersebut diduga dipicu keputusan sang Ketua Umum PP KBI Ngatino yang disinyalir ingin maju lagi untuk periode ketiga pada Munas PP KBI 2026 yang direncanakan digelar besok, Selasa 28 Juli 2026 di Hotel AKR Kebon Jeruk, Jakarta. 

Diketahui, Ngatino telah menjabat sebagai Ketua Umum PP KBI selama dua periode yakni 2018-2022 dan 2022-2026. 

Sejumlah pendiri PP KBI mengkritik keras dan menolak rencana Ngatino untuk maju lagi sebagai calon ketua umum PP KBI untuk periode ketiga karena hal itu dinilai melanggar AD/ART yang menjadi konstitusi organisasi. 

"Tidak ada dasar dan haknya Ngatino untuk maju sebagai calon ketua umum pada Munas PP KBI 2026. Karena hal itu jelas-jelas melanggar AD/ART PP KBI," ujar salah seorang pendiri PP KBI yang enggan disebutkan namanya. 

Ia pun membeberkan dalam AD/ART PP KBI Bagian Keenam tentang Pengurus Pusat di Pasal 19 ayat 2 secara tegas dinyatakan 

"Masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) adalah empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali jabatan dan/atau periode kepengurusan berikutnya".

Selain itu, pencalonan Ngatino sebagai Calon Ketua Umum untuk periode ketiga kalinya pada Munas PP KBI 2026 juga melanggar AD/ART KONI Pusat hasil penyempurnaan yang disepakati pada Munaslub KONI Pusat, Mei 2026 tentang aturan rangkap jabatan bagi  Pengurus KONI, Pengurus Organisasi Cabor Prestasi, Organisasi Keolahragaan Fungsional baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena saat ini Ngatino secara definitif juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Pengurus Besar Wushu Indonesia masa bakti 2026-2030. 

Aturan ini berlaku untuk jabatan Ketua Umum/Sekretaris, Bendum/Bendahara (KSB).

"Tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi keolahragaan lain. Baik horisontal maupun vertikal," demikian bunyi penyempurnaan AD/ART KONI Pusat Pasal 22 dan 23 tentang Rangkap Jabatan Pengurus KONI, Pengurus Organisasi Cabor Prestasi, Organisasi Keolahragaan Fungsional baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Ia mengaku belum menerima surat resmi terkait rencana Ngatino maju lagi untuk periode ketiga di Munas PP KBI 2026.

"Kalau surat resmi tidak ada. Tetapi kita sudah tahu semua bahwa Ngatino akan maju lagi," tandasnya. 

Diakui memang ada aturan dalam AD/ART KONI Pusat yang membolehkan Ketua Umum organisasi cabang olahraga bisa menjabat dan maju untuk ketiga kalinya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika tidak ada calon lain yang mendaftar.  Artinya harus 100% dari Pengprov," ucapnya. 

Terkait hal ini rencana pencalonan Ngatino pada Munas PP KBI 2026 otomatis gugur karena dalam pelaksanaannya ada lebih dari satu orang bakal calon ketua umum yang maju. 

Salah satu bakal calon yang akan maju adalah Mohammad Ikhsan Nurdjamil yang merupakan Ketua Umum Kickboxing Jawa Barat. Namun berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Penjaringan Munas PP KBI 2026, Mohammad Ikhsan Nurdjamil dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Calon Ketua Umum PP KBI masa bakti 2026-2030 karena tidak didukung oleh minimum 3 (tiga) orang Pendiri dan 12 Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia yang sah. 

Hasil verifikasi terhadap seluruh berkas yang diajukan para bakal calon dilakukan pada 14 Juli 2026 lalu. Dan surat resmi pemberitahuan hasil verifikasi yang ditandatangani Tim Penjaringan Ketua Tim Penjaringan Sehat Damanik dan Wakil Ketua HM Rosehan NB dikeluarkan pada 24 Juli 2026. 

"Surat ini harusnya dikeluarkan pada saat pembukaan Munas sesuai ketentuan dalam AD/ART PP KBI," protes salah satu pendiri PP KBI. 

        Sejumlah Pengprov Diduga Alami Intimidasi

Dinamika yang terjadi seputar Munas PP KBI 2026 mulai mencuat pada Februari lalu. Kala itu rencana untuk memajukan figur tertentu pada Munas PP KBI 2026 mendapat penolakan keras dari puluhan Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia. Melalui Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) PP KBI di Jakarta pada 9 Februari 2026, sebanyak 22 Pengprov yang hadir menilai proses menuju Munas 2026 penuh kejanggalan dan dilakukan di luar ketentuan AD/ART organisasi.

Mereka mendesak Ketua Umum PP KBI untuk mencabut dan merevisi Penetapan panitia penyelenggara Munas melalui SK Nomor 85/PPKBI/I/2026. 

Usai kegiatan Silatnas sejumlah Pengprov Kickboxing Indonesia diduga mengalami intimidasi. Bahkan sebanyak 9 Pengprov dibekukan kepengurusannya, antara lain Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi

Aceh, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. 

"Penonaktifan mereka tidak dilakukan melalui proses yang sudah diatur dalam AD/ART," ungkap salah satu pendiri. 

Tak berhenti sampai di situ sejumlah perwakilan Pengprov yang dianggap sebagai inisiator Forum Silatnas PP KBI juga dipanggil untuk menjalani Sidang Etik. Lagi-lagi proses dan pelaksanaan Sidang Etik ini juga dinilai melanggar AD/ART. 

"Organisasi apapun namanya di dunia ini akan menjadi baik-baik saja jika memegang teguh "Kitab Suci" organisasinya.  Tetapi jika dari awal "Kitab Sucinya" dilanggar terus dan yang memberikan contoh pelanggarannya adalah Ketua Umumnya. Mau jadi apa organisasi ini?" ujar salah satu pendiri. 

"Sebagai Tim Etik KOI (NOC) harusnya dia paham betul bahwa olahraga itu memiliki dasar fundamental dalam operasionalnya yaitu Olympism (Respect, Excellence, Friendship)," pungkasnya. (Jordan)