Sporty Magazine official website | Members area : Register | Sign in

IFW: Kongres PSSI Harus Trasparan

Rabu, 16 Maret 2011

Share this history on :

INDONESIA Football Watch (IFW), masyarakat pengawas sepakbola nasional, menghimbau agar kongres PSSI pada 29 April mendatang dapat sesuai dengan amanat konstitusi, terutama konstitusi FIFA. Dan mengacu kepada standar electroral code FIFA serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

"Kami berharap di kongres PSSI 2011 dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis, konstitusional, bermartabat, dan dapat di terima semua pihak serta tidak menimbulkan masalah," kata Ketua IFW, Sumaryoto Padmodiningrat, dalam diskusi membahas persepakbolaan nasional menuju Kongres PSSI 2011, dengan tema "Mencari Solusi, Bukan Yang Lain", di Auditorium RRI, Jakarta, Rabu (16/3).

Sumaryoto juga memberikan usulan agar kongres berjalan secara transparan. "Kongres harus dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diliput media massa," imbuhnya. Bagi Sumaryoto, hal itu menjadi bagian paling penting agar kongres bisa mendapatkan pengawasan terbuka.

Lebih lanjut dia menyatakan, bahwa hanya pada saat proses pemilihan pengurus PSSI yaitu ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota Komite Eksekutif PSSI yang berlangsung secara tertutup. "Harus dilakukan secara rahasia," ujarnya.

Untuk mencapai hal itu, Sumaryoto menginginkan agar pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding bisa disesuaikan dengan statuta PSSI yang berupa draft final berbahasa Inggris tanggal 13 Februari 2009. "Peraturan Organisasi harus disusun berdasarkan itu, tidak ditambah dan dikurangi," katanya.

Dia menyatakan bahwa dua komite itu juga harus dibentuk ulang agar bisa sesuai dengan Standar Electoral Code FIFA. Dan harus dibuka kesempatan bagi empat calon yang sebelumnya gugur untuk bisa dicalonkan lagi.

Sumaryoto juga menyoroti proses pembentukan kedua komite pada kongres 26 Maret mendatang. "Janganlah dimanfaatkan untuk menyebarkan formulir pencalonan pengurus PSSI kepada pemilik suara," katanya.

Pengedaran formulir itu harus dilakukan saat Komite Pemilihan resmi dibentuk dan mulai bekerja. "Jangan sampai ada rekayasa dengan penghilangan atau hal lainnya sehingga ada nama bakal calon yang hilang." ungkapnya.

Dia juga mengharapkan agar proses pengumuman hasil kerja Komite Pemilihan juga harus dilakukan secara jelas dan terbuka. "Harus dipaparkan alasannya jika ada calon yang tidak diloloskan," tambahnya.

Dalam diskusi itu dihadiri oleh Wakil Ketua IFW Max Sopacua, Effendi Ghazali, Staf Khusus Menpora Faisal Abdullah, dan beberapa anggota dari Komisi X DPR RI. Serta para wartawan senior dan anggota SIWO PWI Jaya. Jok
Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : wartaolahraga@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...