HABIS sudah sepak terjang dan aksi tipu-tipu Nurdin Halid dan Nugraha Besoes bersama antek-anteknya di bawah organisasi PSSI. Sebab, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga tidak lagi mengakui Nurdin dan Nugraha sebagai Ketua Umum dan Sekjen PSSI.
Pernyataan tersebut disampaikan Menpora Andi Alfian Mallarageng yang di dampingi Ketua KONI/KOI Rita Subowo kepada wartawan di ruang press room Kantor Menpora, Senin (28/3).
Ya, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah rencana apabila FIFA menolak hasil Kongres 78 pemilik hak suara PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3), Menpora menyatakan tidak lagi mengakui PSSI di bawah Nurdin Halid dan Nugraha Besoes.
Menanggapi hal tersebut Nurdin Halid mengatakan tidak ada dalam konstitusi pihaknya, bahwa PSSI harus diakui pemerintah. “Kami tidak harus mendapatkan pengakuan formal. Kalau pemerintah seperti itu, kami tidak bisa menghalangi. Itu hak pemerintah," ujar Nurdin di depan wartawan di kantor PT. Liga Indonesia, Senin (28/3).
Saat ditanya soal aset-aset PSSI yang ada yang akan diambil alih pemerintah, termasuk penyetopan APBN untuk kegiatan PSSI, ia terkesan "pasrah".
"Silakan saja. Kami tidak berdaya. APBN dicabut silakan juga, kami tidak berdaya. Kalau disuruh keluar (dari kantor PSSI), kami akan keluar. Kami cuma rakyat biasa yang kebetulan diberi amanah oleh peserta (Kongres 2009, red) secara aklamasi," katanya. Jok
13 BUTIR PERNYATAAN PEMERINTAH MELALUI MENPORA
1. Menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI, pada 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara.
2. Jika Keputusan Kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015, sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011.
3. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang baru, dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015.
4. Apabila situasi butir 3 yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI, dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI.
5. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidak-kompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.
6. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.
7. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya.
8. Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015.
9. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/ KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional.
10. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat.
11. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel.
12. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia.
13. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia.