ANGGOTA Komisi X DPR-RI, GM Utut Adianto mendukung pencalonan mantan Menpora Adhyaksa Dault menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 pada Kongres PSSI, 16 Mei mendatang. "Saya mendukung pencalonan Saudara Adhyaksa untuk menjadi ketua umum PSSI. Saya rasa, dia figure yag cukup tepat," kata Utut Adianto kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Utut Adianto, Adhyaksa memang patut diberikan dukungan, apalagi pada saat menjadi menpora, ia banyak melakukan terobosan dalam mengangkat prestasi olahraga Indonesia. "Adhyaksa itu cukup tegas dan punya program yang sangat jelas untuk membangun prestasi olahraga Indonesia ketiak menjadi menpora. Saya rasa Adhyaksa tak akan kesulitan untuk membangun prestasi sepakbola Indonesia di masa mendatang," ujarnya.
Adhyaksa memang mampu mengangkat prestasi olahraga Indonesia yang mengalami keterpurukan. Contohnya, lewat Program Atlet Andalan (PAL), ia mampu membawa kontingen Indonesia menempati peringkat ketiga pada SEA Games Laos 2009. Padahal, Indonesia pada SEA Games Nakhon Ratchsima, Thailand 2007 berada di peringkat kelima. Bukan hanya itu, ia juga sangat memperhatikan nasib mantan atlet dan menaikkan bonus bagi atlet berprestasi serta meloloskan atlet untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang lebih mengejutkan lagi, di era Adhyaksa lahir Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) 2005.
Dukungan yang sama juga dilontarkan Rusdi Taher. Mantan Ketua Komisi Banding PSSI era Nurdin Halid, merasa yakin Adhyaksa bakal mampu membawa perubahan dalam sepakbola Indonesia. "Reputasinya tak perlu diragukan. Saat menjadi Menpora saja Adhyaksa mampu mengangkat prestasi olahraga, apalagi cuma hanya menangani PSSI," tuturnya.
Lebih jauh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta ini menegaskan, Komite Normalisasi (KN) yang dipimpin Agum Gumelar harus tetap berpegangan pada aturan yang telah ditetapkan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). "FIFA kan sudah jelas melarang pencalonan Nurdin Halid, George Toisutta, Nirwan D Bakrie dan Arifin Panigoro. Laksanakan saja apa keputusan itu dan tidak perlu lagi mendengar masukan lain," tegasnya.
Menurut Rusdi, pada Kongres PSSI nanti, ada tiga poin yang tidak boleh dilakukan sehingga hasil yang yang dicapai benar-benar baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pertama, tidak menggunakan kekuasan fisik dalam bentuk premanisme. Kedua, jangan menggunakan kekuasaan struktural dalam bentuk intervensi militer. Ketiga, jangan gunakan kekuasaan ekonomi dalam bentuk money politic. "Kalau ini bisa dihapus pasti hasil yang dicapai akan lebih baik," harapnya. Jok