PANITIA Penyelenggara SEA Games XXVI (Inasoc) pusat akhirnya menerima sisa dana penyelenggaraan SEA Games 2011 sebesar Rp 518,7 miliar dari APBN-Perubahan 2011 dalam bentuk “block grant”. Penyerahan dana sisa tersebut dituangkan dalam bentuk kerjasama (MoU) antara Kemenpora dan Inasoc) yang dilakukan Selasa, (27/9) di Gd. FX, Senayan, Jakarta.Pejabat Pembuat Komitmen untuk SEA Games XXVI dari Kemenpora, Joko Sulistyo menuturkan, dana tersebut baru dapat dicairkan dalam dua hingga tiga hari mendatang. “Jika proses pencairan sudah lengkap maka dana tersebut akan langsung turun,” ungkap Joko.
Adapun dana yang dikucurkan pemerintah ini merupakan dana sisa dari alokasi anggaran tambahan Rp 700 miliar dari APBN-P 2011 untuk Inasoc Jakarta dan Sumatera Selatan, November mendatang.
Dana tersebut dialirkan untuk kebutuhan penyelenggaraan Asian Para Games 2011 sebesar Rp 10 Miliar, Rp 79,5 miliar untuk Inasoc Daerah Sumatera Selatan dan Rp 91,8 untuk Inasoc DKI Jakarta. “Dan sisanya untuk Inasoc pusat, sebagai tambahan untuk broadcast, bonus atlet, dan kesekretariatan pertandingan,” tambah Joko. Dengan turunnya tambahan dana penyelenggaraan maka Joko menuturkan pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengendalian ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Pengawasan dan pengendalian aliran penggunaan dana ini terkait dengan kebenaran prosedur, dan penggunaan uangnya oleh Inasoc,” ujar Joko. Sebenarnya masih ada dana tambahan untuk persiapan SEA Games dari APBN 2011, namun dana tambahan dari APBN-P ini dikeluarkan duluan karena diperlukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, yakni sistem penyiaran.
“Sedangkan APBN 2011 menganggarkan kegiatan yang dilakukan ketika even berlangsung. Sehingga, prosesnya dapat dilakukan mendekati penyelenggaraan. Tidak perlu buru-buru jadinya,” papar Joko.
Dana yang dianggarkan dari APBN 2011 sendiri untuk persiapan SEA Games yakni Rp 647 miliar, yang akan dibagi untuk kebutuhan Inasoc Jakarta dan Sumatera Selatan, Para Games, serta kebutuhan Inasoc pusat. Sementara itu Ketua Umum Inasoc yang juga Ketua Umum KON/KOI Rita Subowo pada kesempatan terpisah mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini setidaknya memberikan kepastian agar proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa bisa segera dijalankan, khususnya sistem penyiaran yang merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak.
Pemantauan penggunaan anggaran tetap dilakukan oleh pihak asistensi dengan bekerjasama dengan Kemenpora tentunya. Inasoc mengajukan 17 item kebutuhan untuk dilakukan penunjukan langsung, yaitu peralatan doping, layanan media, penyiaran, promosi, akomodasi, selayang pandang, transportasi, pengadaan peralatan upacara, timing and scoring, peralatan kerja akreditasi, news and documentation, cinderamata, pengisi suara, event organizer, pelaksana produksi, operasi penunjang produksi, peralatan software – hardware akuntansi.
Kendati demikian tidak semua pengajuan tersebut bisa disetujui, seperti yang diuatarakan Ketua Tim Asistensi Tunas Dwidarto, yang mengatakan ada beberapa item yang tidak lengkap data yang dibutuhkan. “Kami akan usahakan untuk 17 item tersebut khususnya kebutuhan broadcast semua bisa teralisasikan dalam pekan ini,” kata Tunas. Tunas memastikan bahwa proses verifikasi penunjukan langsung ini dapat rampung dalam dua hari hingga tidak akan memakan waktu yang terlalu berbelit-belit. Jordan