Demikian disampaikan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Gatot S Dewabrata saat ditemui di kantor Kemenpora, Selasa (24/11/2015), mengungkapkan, Kemenpora pasti menginginkan Musornas berjalan lancar dan aman, serta mampu menghasilkan program ke depan yang lebih baik, serta memilih ketua umum yang demokratis sesuai AD/ART KONI Pusat. Dari situ tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan demi kebaikan olahraga Indonesia ke depan.
“Memang waktunya sudah tinggal hitungan hari. Kita harapkan semua sesuai AD/ART serta ketentuan Undang-Undang (UU), serta Peraturan Pemerintah (PP). Saya sudah dengar bahwa dari tim jaringan calonnya hanya satu. Kalau tidak salah, bila demikian nanti masalah calon itu harus dikembalikan ke voter. Kalau voter aklamasi ya lanjut, tapi kalau voter mau ada calon lain tentu harus ditindaklanjuti,” ujar Gatot.
Memang, lanjut Gatot, idealnya calon ketua umum tidak hanya satu. Seperti saat pemilihan ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) antara Erick Thohir dan EF Hamidy. “Tapi kalau hanya pak Tono, kami dari Kemenpora juga tidak ada niat untuk menghadirkan satu calon lagi. Kalau itu sudah menjadi pilihan terbaik anggota KONI, ya silakan. Jangan anggap kami intervensi,” kata Gatot.
Gatot mengaku terus mencermati proses menuju Musornas 2015. Dari situ, ia melihat sebenarnya ada beberapa nama yang bersedia untuk maju menjadi calon ketua umum KONI yaitu Ketua Umum PB TI Letjen TNI (purn) Marciano Norman dan Ketua Umum PTMSI Komjen (Pol) Oegroseno. Ia sendiri tidak tahu pasti kenapa kedua figur itu tidak masuk ke tim penjaringan.
“Kami dapat laporan banyak tokoh yang siap dicalonkan. Tapi mereka terbentuk ‘tembok’ aturan karena dianggap berprestasi buruk. Seharusnya semua tetap diakomodasi, toh nanti yang milih khan voter. Kalau mereka dianggap berprestasi buruk, seharusnya diberi kesempatan untuk membuat prestasi yang baik,” ungkap Gatot.
Intinya Kemenpora, kata Gatot, ingin Musornas 2015 tidak hanya dijadikan arena saling ‘serang’ dalam memilih ketua umum. Tetapi justru dijadikan ajang untuk menjawab tantangan prestasi olahraga Indonesia ke depan yang dinilainya sangat berat.
“Rasanya sangat berat sekali. Tidak hanya Olimpiade 2016, SEA Games 2017, Asian Games 2018. Juga Komisi X DPR RI yang terus mengkritisi prestasi olahraga kita. Harapan anggota dewan sangat tinggi, kapan lagi berprestasi? Satlak sudah diganti. Ketua KOI juga ganti. Kalau KONI tak diganti, kami tetap menghormati, asal bisa bersinergi membangun prestasi olahraga ke depan. Tapi kalau tidak bisa memberi jaminan, seharusnya itu bisa menjadi pertimbangan anggota,” terangnya. (Jordan)