”Jika PJSI bergolak, dampaknya pasti ke daerah. Oleh karenanya kami juga ingin ada penjelasan dari PB.PJSI apa alasan mereka sampai melakukan perombakan pengurus,”kata Demi Heipon, Ketua Harian Pengproov PJSI Papua kepada media di Jakarta, kemarin.
Menurut Demi, daerah-daerah juga merasakan adanya yang kurang beres dalam perombakan kepengurusan di PJSI itu karena hanya dilakukan sepihak tanpa melalui rapat pleno pengurus harian. Semestinya, lanjut dia, jika melakukan perombakan pengurus harus sepengetahuan atau melalui mekanisme rapat organisasi.
”Pak Ketua Harian, Ahmad Husry pun tidak pernah diajak bicara mengenai perombakan ini. Padahal Pak Husry itu adalah Ketua Tim Formatur berdasarkan hasil Munas PJSI lalu. Pak Ketua Umum memang punya kewenangan untuk mengambil keputusan namun bukan berarti mengenyam pingkan pengurus lainnya,”tandas Demi.
Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Pengprov PJSI Jambi, Irwansyah. Jika kegaduhan di PJSI ini tak segera diatasi akan berdampak buruk pada perjalanan organisasi judo ke depan. ”Kami jelas ingin suasana penuh kekeluargaan di PJSI mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun jika kegaduhan itu diawali dari pusat, dipastikan dampak buruknya ke daerah,”kata Irwansyah.
Baik Demi maupun Irwansyah tidak menampik, kegaduhan di PJSI ini akan berjung pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang intinya mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PB.PJSI Mulyono.
Keduanya pun bersama 12 Pengprov PJSI lainnya telah meminta kepada Ketua Harian PJSI Ahmad Husry menjadi mediasi dalam menyelesaikan kemelut di PJSI Pusat ini.
Dalam kesempatan sama,Ketia Harian PJSI Ahmad Hustry mengatakan dirinya sejak awal akan mencegah adanya upaya mosi tidak percaya ini apalagi sampai berujung pada Munaslub PJSI. ”Saya menyadari betul jeritan hati para Pengprov PJSI karena mereka paling merasakan dampaknya jika PB.PJSI dilanda kemelut. Saya dengan posisi sebagai Ketua Harian tentu akan menanyakan atau mengkomunikasikan masalah perombakan ”kabinet” ini,’kepada Pak Ketua Umum, ‘papar Husry.
Sejujurnya, menurut Husry, dirinya sudah pernah menanyakan masalah perombakan kepengurusan di PJSI kepada Ketua Umum Mulyono meski tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. ”Saya pantas menanyakan masalah itu kan yang membentuk kepengurusan lengkap PJSI periode 2016-2020 ini adalah saya. Dan semua orang yang duduk dalam kepengurusan ini sudah atas persetujuan Pak Ketua Umum. Jadi lazimnya kalau ada perombakan pun tentu harus sepengetahuan saya,”tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Husry meminta kepada Pengprov PJSI untuk menyelesaikan kemelut ini dengan kepala dingin demi prestasi judo Indonesia ke depan lebih baik. “Saya berharap masalah ini jangan sampai berlarut-larut. Dalam hal ini saya juga meminta agar Pak Mulyono bersikap arif dan bijaksana,” harap Husry. Jordan