“Sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang sah, kami sudah mencoba melakukan pendekatan dengan KOI agar didaftarkan ke ITTF, ATTA dan SEATA. Ini demi kelanjutan prestasi para atlet kita. Namun tidak digubris. Inilah yang kami jadikan dasar untuk menggugat KOI,” ujar Lukman Edya dalam sambutannya saat acara pembukaan Rapat Kerja Nasional PB PTMSI Tahun 2017 di Hotel Santika, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (18/5/2017).
Secara tegas, Lukman Edy yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan, langkah gugatan itu merupakan action PB PTMSI setelah selama ini berjiawa besar menahan diri dalam menyikapi dualisme kepengurusan tenis meja di Indonesia. PB PTMSI selama ini terus mengalah ketika dikatakan tidak sah dan tidak eksis. Termasuk ketika atlat-atlet terbaik tenis meja Indonesia yang ada di PB PTMSI tidak diakomodir masuk tim nasional karena lebih memilih atlet pihak Pengurus Pusat (PP) PTMSI pimpinan Oegro Seno.
“Selain itu, ketika Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat, kami dari PB PTMSI secara khusus mengakomodir atlet pihak tetangga. Namun jiwa besar kita disikapi lain dengan terus menerapkan prinsip pokoke. Ya lama-lama para Pengprov kita marah. Kita pun harus mulai menyerang,” ungkap Lukman Edy.
Sebagai organisasi tenis meja yang sah karena diakui KONI, PB PTMSI sudah mentiapkan lawyer untuk mengugat KOI melalui BAORI. Selain itu PB PTMSI juga aktif mengubungi ITTF, ATTU dan SEATA agar PB PTMSI diakui. Selama ini PB PTMSI tidak melakukan klarifikasi ke badan-badan tenis meja internasional itu karena menunggu aksi KOI dan juga tidak ingin terjadi dampak buruk yang menimpa atlet Indonesia dalam memburu prestasi di tingkat dunia.
“Kita sudah kasi voor selama ini namun tidak digubris dan direspon Pak Oegroseno dan KOI. Saatnya sekarang bertindak agar atlet yang terbaik yang membela Merah Putih di ajang internasional. Bukan atlet KW seperti selama ini karena kita tidak pernah diperhatikan,” ujar politisi dari PKB yang disambut tepuk tangan peserta Rakernas dari 27 provinsi di Indonesia.
Menanggapi langkah itu Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat Nanang Juana Priyadi yang mewakili Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, menyatakan, sebaiknya PB PTMSI membicarakan hal itu kepada pimpinan KONI Pusat. “Karena ada perkembangan baru menyangkut keputusan PTUN yang cukup melegakan. Jadi sebaiknya PB PTMSI berkoordinasi dulu dengan KONI Pusat kapan langkah gugatan itu dilakukan,” ujarnya sebelum membuka Rakernas.
Sementara itu Ketua Panitia Rakernas PB PTMSI Anton Suseno melaporkan, masalah gugatan ke KOI itu merupakan salah satu agenda penting Rakernas. Agenda lainnya adalah penyegaran kepengurusan dan penyusunan program kerja tahun 2017. “Ada 27 Pengprov yang hadir saat ini. Yang lainnya masih dalam perjalanan dan ada juga yang izin,” kata Anton. Jordan