Pasalnya Musornas ke 13 tahun 2019 untuk memilih Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 sepatutnya Ketua yang lama yakni Tono Suratman harus menyelesaikan kewajiban dahulu, khususnya membayar gaji karyawan yang sudah 7 bulan belum dibayar, terhitung sejak medio Januari.
"Tono Suratman harusnya di akhir jabatannya sebagai Ketua Umum KONI Pusat mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk membayar gaji karyawan," pria yang pernah menjabat Sekjen Pordasi dan Sekjen PB Pelti itu di sela-sela Musornaslub KONI Pusat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Hal lain yang sangat krusial adalah mengenai aset KONI Pusat yang telah berpindah tangan. Pihaknya mempertanyakan kepada Tono Suratman tentang penjualan aset negara berupa 3 unit mobil, 1 ambulance serta 2 unut bus milik KONI Pusat.
"Aset negara tersebut digunakan untuk keperluan KONI Pusat, nah kini aset tersebut disinyalir tidak ada, keberadaan aset tersebut juga dipertanyakan apakah itu dari hibah atau pemberian sponsor. Kalo aset tersebut milik negara maka akan masuk ke ranah tipikor karena menyalahgunakan jabatan, namun jika aset itu dari sponsor maka aset tersebut di jual masuk dalam hukum pidana korupsi umum , padahal keperluan mobil-mobil tersebut diperuntukkan aktivitas KONI," tandas pria asal NTT ini.
Menurut Umbu Samapatty, Tono Suratman juga belum membayar hak-hak karyawan terhitung sejak Januari 2019 hingga kini durasi masuk 7 bulan. Jika dihitung rata-rata gaji karyawan menerima 5 juta rupiah maka total 2.1 M hanya untuk karyawan KONI sebanyak 105 Karyawan.
"Seharusnya harus diselesaikan dahulu hak karyawan. Usai itu KONI Pusat dapat menggelar Musornas 2019. Dengan agenda memilih Ketum KONI Pusat masa bakti 2019-2023," tegasnya.Jordan