Pordasi Jakarta Kecewa dengan PT Pulomas Jaya

PENGURUS Persatuan Olahaga Berkuda Indonesia (Pordasi) kecewa dengan sikap PT Pulomas Jaya yang mulai melakukan pembangunan venue berkuda ketangkasan (equestrian) di Pulomas, Jakarta Timur, untuk dijadikan arena Asian Games 2018.

Kekecewaan mereka lantaran PT Pulomas Jaya tidak melakukan pembangunan itu sesuai aturan yang sudah disepakati sebelumnya. “Kami sebenarnya mendukung penuh pembangunan venues Asian Games 2018, tetapi tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati,” ujar Sekretaris Umum Pordasi DKI Jakarta Herlan Matrusdi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/6).

Aturan yang disepakati itu adalah yakni Jakpro atau PT Pulomas harus terlebih dulu mendapatkan rekomendasi. Pertama dari Asian Equestrian Federation, lalu kedua dari Federasi Equestrian Internasional dan ada rekomendasi dari OCA.

“Itu semua harus terpenuhi, jika tidak sesuai dengan acara dengar pendapat dengan Komisi E DPRD DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, maka PT Pulomas harus menunda dulu proses pembangunan venues tersebut. Tetapi yang terjadi, kemarin Pulomas Jaya sudah mulai membangun tanpa memenuhi persyaratan tersebut,” tutur Herlan.

Pordasi sudah menghadapi Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta, Firmansyah untuk membicarakan hal tersebut guna dicarikan solusi. Kalaupun sudah terpenuhi, Pordasi juga meminta relokasi kuda-kuda yang ada. Dalam pertemuan tersebut sudah disepakati kalau kuda-kuda tersebut akan dipindahkan ke Buperta Cibubur.

“Kalau tidak ada rekomendasi dari keempat pihak itu maka cabang equestrian bisa tidak dipertandingkan. Untuk itu kami menjaga hal tersebut,” tambah Herlan. Sementara itu Widodo Sektianto selaku Kepala Bidang organisasi dan hukum Pordasi DKI Jakarta mengatakan sampai saat ini soal desain venues masih dalam pembahasan Federasi Equestrian Internasional.

“Pordasi sudah mengajukan desain dan begitu juga dengan Pulomas. Saat ini masih dibahas EQI. Perbedaanya desain dari kami itu sifatnya sementara, sedangkan dari Pulomas sifatnya permanen. Kami yakin desain dari Pordasi akan disetujui,” ujar Widodo.

Alasannya, dari pengalaman sejauh ini venus-venues bekas perhelatan baik SEA Games dan Asian Games akhirnya terbengkalai. Contohnya di perhelatan Olimpiade London yang membangun equestrian secara temporari dan setelah even berakhir, lahan tersebut dikembalikan ke fungsi semula.

“Maka itu kami mengarah ke lapangan sementara yang nantinya setelah even berakhir bisa dikembalikan ke fungsi semula. Jadi peralatannya bisa dipindah-pindah ke tempat lain,” jelasnya. Direncanakan Pordasi DKI akan ke Balaikota menghadapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Raf

Saddak:KOI dan KONI Harus Patuhi Keputusan CAS

PENGURUS Pusat (PP) Pordasi sangat menyesalkan sikap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang tidak mengakui keberadaan Pordasi untuk melakukan pembinaan cabang olahraga Equestrian cabang ketangkasan. Ironisnya, sampai saat ini KOI dan KONI menunjuk Equestrian Federation of Indonesia (EFI) yang berhak melakukan pembinaan Equestrian. Sedangkan, Pordasi sesuai dengan aturan dari KONI hanya berhak melakukan pembinaan Kuda Pacuan.

Jelas dalam keputusan Court of Arbitration for Sport (CAS) di Lausanne, Swiss, Juni 2015, seperti di dalam pasal 1: Permohonan Banding yang diajukan oleh PP Pordasi pada 30 Desember 2013 terhadap putusan yang dikeluarkan BAKI pada 10 Desember 2013 dikabulkan. Kemudian pada pasal 7 diperkuat bahwa Pordasi adalah federasi nasional (induk organisasi) satu-satunya dan khusus yang mengatur/membina olahraga equestrian yang diakui oleh KOI.

"Keputusan CAS ini sudah inkrah. Kisruh ini bermulai saat ada sebagian pihak yang ingin memisahkan diri. Dalam keputusan CAS itu sudah jelas mengatakan jika di Indonesia untuk pembinaan olahraga berkuda termasuk equestrian hanya dilakukan oleh Pordasi," kata Ketua PP Pordasi Chaidir Saddak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Sementara KOI dalam rilisnya menegaskan bahwa dalam keputusan CAS itu tidak ada kalimat yang mengharuskan KOI mengakui Pordasi sebagai pembina equestrian dan keptusan CAS juga tidak mengubah posisi EFI selaku pembina sah cabang olahraga Equestrian.

"Sebenarnya alasan klasik yang selalu dipakai KOI adalah karena Pordasi pernah membekukan Equestrian. Sesuai dengan bukti-bukti yang kami serahkan kepada CAS, kata-kata pembekuan itu sudah dipolitisir dan dimanipulasi, yang dibekukan oleh Pordasi itu adalah membekukan kepengurusan equestrian yang ingin memisahkan diri," jelas Saddak.

Kusus bagi KONI, Saddak mengaku aneh dengan sikap yang ditunjukan oleh Ketua KONI Tono Suratman. Sesaat setelah keputusan CAS keluar, Tono Suratman langsung mengucapkan selamat. "Tapi beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat yang isinya berbeda. Mereka tetap memaksakan EFI yang menggelar Pra PON. Inilah yang kita sayangkan, makanya saya mengajak kepada petinggi-petinggi olahraga, lihatlah yang terjadi di lapangan, selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," harap Saddak. (Jordan)