Jika Menpora Imam tak segera mencabut keputusan tersebut, maka 18 klub itu akan menindak lanjutin dengan salah satunya, mereka sepakat akan menuntut secara perdata kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia).
Banyak kerugian yang akan ditanggung 18 klub itu dan merugikan sepakbola Indonesia. Sebab secara keseluruhan sepakbola adalah permainan yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Selain itu, keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi melalui BOPI dengan menunda kick-oof tersebut dipastikan bakal mendatangkan sanksi FIFA.
”Sudah jelas FIFA akan dijatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia karena induk organisasi sepakbola internasional itu tak suka ada intervensi pemerintah. Lagi pula, apa alasan Kemenpora mengambil keputusan seperti itu. Padalah, PT Liga Indonesia kan tidak melakukan pelanggaran statuta FIFA,”kata Menejer Persib Bandung Umuh Muchtar yang mewakili 18 klub itu di Lapangan Progresif Bandung, Jabar, Jumat, (20/2) malam.
Umuh menambahkan seharusnya ISL tidak perlu dihentikan karena perbaikan dan penertiban administrasi bisa dilakukan sambil berjalan. Persyaratan itu bisa dibereskan sambil berjalan. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo mengetahui hal ini dan dapat mengkaji kembali.
Berikut Butir Isi Deklarasi itu: Kami 18 anggota sampaikan keputusan kami dalam Deklarasi Bandung 18 Klub Anggota PSSI dan ISL.
1. Keputusan Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarangkickoff�dan membuat kompetisi di Indonesia tidak pasti.
2. Surat dari FIFA yang menyatakan tidak memperbolehkan verifikasi klub dilakukan oleh lembaga lain.
3. Keputusan Exco tanggal 19 Februari, kondisi ini"post majoeur".
Maka kami 18 klub ISL, umumkan sikap deklarasi:
1. Perintahkan PT Liga Indonesia untuk:
A. Tidak indahkan keputusan Menpora dan BOPI terkait persyaratan rekomendasi izin ISL.
B. Plan Susun Jadwal baru ISL 2015.
C. susunan program masa transisi hingga kick off.
D. Ambil keputusan strategis untuk lindungi bisnis klub.
2. Joko Widodo untuk ambil tindakan tegas atas keputusan Menpora yang esensinya "absord abuse of power" hambat larang kami kompetisi.