Sporty Magazine official website | Members area : Register | Sign in

Munas Taekwondo Kisruh

Senin, 16 Februari 2015

Share this history on :
SUASANA tak kondusif sempat terjadi di Musyawarah Nasional PB Taekwondo Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (16/2) pagi. Saat dimana sejumlah peserta tak diperbolehkan masuk oleh panitia karena dikhawatirkan menganggu jalannya acara. Para peserta itu Daud Ngabalin mewakili Pengprov TI Papua, Gabriel Wio Isack Petrus Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhdar Adam dan Muhamad Ajab Maluku Utara serta perwakilan dari Sulawesi Barat.
Padahal, mereka bakal menyampaikan aspirasi pada Munas dengan agenda pemilihan ketua umum tersebut. Akibat dilarang masuk ruangan, mereka sempat bersitegang dengan panitia dan pengurus. Bahkan, terjadi adu mulut dan saling tunjuk muka dengan suara lantang. Sampai-sampai menjadi perhatian pengunjung yang berada di sekitar lokasi. Tak berselang lama, petugas kepolisian datang untuk berjaga-jaga.
Sekteraris Umum Pengprov TI NTT Gabriel Wio menyayangkan sikap panitia yang melarangnya mengikuti Munas. Padahal, pihaknya ingin melakukan klarifikasi terkait masalah yang terjadi di NTT. “Kami merasa dizalimi karena tak boleh masuk. Kelihatannya panitia khawatir kalau kami akan membuat ulah. Padahal kami bisa menjadi peserta peninjau selama Munas,” kata Gabriel.
Dia menceritakan, masa bhakti kepengurusan Pengprov TI NTT baru akan berakhir pada 2016. Namun belum lama ini, lanjut Gabriel, ada Musprovlub TI yang digelar orang-orang tak jelas.
“Musorprov luar biasa itu bisa dilaksanakan kalau ada usulan dari dua pertiga anggota dan kalau ada ancaman yang bisa menganggu organisasi. Tapi, semua syarat itu tidak berlaku karena peserta Musorprovlub tak diwakili Pengcab/Pengkot, lalu organisasi kami tidak sedang dalam ancaman. Kami berhak melakukan klarifikasi melalui Munas saat ini sesuai yang diatur AD/ART organisasi PB TI,” urainya.
Jika tetap tak diberi kesempatan melakukan klarifikasi, pihaknya tidak akan mengakui keberadaan Munas, sekaligus ketua umum terpilih. Dia bahkan menilai Munas kali ini hanya untuk mempertahankan status quo yang dipimpin Marciano Norman.
“Pengurus sekarang mau mempertahankan status quo, padahal mereka tak memiliki prestasi. PB TI juga tidak pernah memberikan perhatian kepada daerah-daerah, kami minta peralatan dan wasit untuk kejuaraan tidak pernah dikasih,” tuturnya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno yang juga ketua Satlak Prima mengatakan, konflik di Organisasi Taekwondo hendaknya dapat diselesaikan secara Internal.
“Kita tahu sekarang ini ada PB T.I dan UTI Pro saya harapkan ini bisa diselsaikan di internal mereka .apalagi mereka yang di UTI Pro juga duduk di kepengurusan PB TI,” Kata Suwarno yang hadir di Munas Taekwondo Indonesia tersebut. Menurut Suwarno ,pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia BOPI.
”Berdasarkan Komunikasi saya dengan BOPI ada tiga cabang yang memang sudah memiliki Federasi Internasional di tingkat amatir dan Profesional, yakni Tinju, Golf dan Dansa. Sehingga atlet yang sudah beralih ke Profesional tidak bisa berkiprah lagi di amatir,” ujar Purnawirawan TNI berbintang dua itu.
Suwarno mencontohkan, “Di cabang sepakbola walaupun mereka profesional tapi sewaktu waktu bisa bermain untuk Tim Nasional dan itu sah–sah saja.” ungkapnya lagi. Ketika ditanyakan apakah taekwondoin UTI Pro bisa bergabung mengikuti Pelatnas multi event? “Iya selesaikanlah dulu di Internal,” kata Suwarno.
Sementara itu dari PB TI, Airlangga menuturkan, empat perwakilan Pengprov TI yang memaksa minta masuk arena kongres sudah bukan pengurus yang sah. Menurutnya, Daud Ngabalin cs sudah tak diakui oleh PB TI. Untuk pengprov Papua, Daud telah dicoret dari kepengurusan karena merangkap jabatan di UTI Pro. Sedangkan Gabriel Wio yang menjabat Sekum Pengprov NTT, saat ini sudah tak bisa diterima lantaran telah terbentuk kepengurusan baru melalui Musorprovlub.
Sementara itu, Ketua Harian Pengprov TI Papua, Daud Ngabalin mengaku berhak datang ke Munas lantaran masih aktif sebagai pengurus organisasi di TI Papua. Namun, dia tetap ditolak masuk ke arena Munas karena tak memiliki ID card.
“Pada 2014 ada Musorprov di Papua, saya ditunjuk jadi ketua harian. Tapi nama saya dicoret, alasannya merangkap jabatan di organisasi lain. Saya mau klarifikasi melalui Munas dan menurut saya ini waktu yang tepat,” katanya. Dia mengatakan, panitia dan pengurus TI tak memiliki alasan yang konkret hanya karena tak memiliki ID card ke ruang Munas.
“Kalau tetap seperti ini, kami akan menempuh jalur hukum sesuai Undang-undang yang ada. Kami akan gugat ke BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia) dan bisa juga lewat Pengadilan,” ujar kakak kandung politikus Ali Mochtar Ngabalin tersebut. “Mereka adalah pengurus lama dan kalah bersaing di Musorprov. Jadi mereka memang tak memiliki hak untuk hadir di Munas,” kata Airlangga. (Jordan)

Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : wartaolahraga@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...