Menurut Faisal bahwa dasar hukum dalam Pengembangan Industri Olahraga sudah cukup kuat dengan ditunjang oleh UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional.
“Kita berharap ke depannya dapat diharapkan pengembangan industri olahraga baik berupa produk maupun jasa seperti kejuaraan internasional, nasional dan daerah dapat menjadi objek perpajakan yang dikelola secara profesional dan amatir khususnya pada bidang peralatan, sarana dan prasarana olahraga,” kata Faisal.
Ia menambahkan, kelemahan produksi dalam negeri yang terkendala akibat kurang ahlinya sumber daya manusi sehingga membuat konsumen kurang mencintai produk olahraga dalam negeri. “Hal ini harus diperbaiki dengan bekerjasama dengan perusahaan dan badan professional yang bergerak di bidang industri olahraga,”ujarnya.
Dari workshop ini Faisal berharap dapat dirumuskan suatu kebijakan bagi pelaku industri olahraga yang bisa menjamin sarana dan prasarana olahraga yang mempunyai standard sesuai dengan Badan Akreditasi Standarisasi Nasional (BESAN) di seluruh Indonesia. Peserta yang hadir pada acara ini terdiri dari para pelaku industri jasa olahraga (promotor, event organizer, agen pamain), Pengurus Induk Cabang Olahraga, Pengamat dan Praktisi Olahraga Profesional, awak media (cetak, elektronik dan online). (Jordan)