Keputusan tersebut dianggap menyederai demokrasi olahraga oleh pendukung Muddai Madang yang tergabung dalam Forum Cabor, KONI Provinsi, dan mantan atlet nasional.
”TPP telah mencederai demokrasi karena Pak Muddai yang mendapat dukungan 32 cabang olahraga plus 8 KONI Provinsi dianggap tak layak dimajukan sebagai calon. Semestinya tim Penjaringan & Penyaringan bakal calon harus mempertimbangkan aspirasi kami itu,”kata Ganjar Razuni yang mewakili Forum Cabor, KONI Provinsi dan mantan atlet nasional usai audensi dengan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Kamis, (26/6).
Ganjar yang juga Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB Perserosi) itu juga sangat menyayangkan keputusan tim Penjaringan & Penyaringan yang mengabaikan dukungan untuk Muddai Madang.
”Perlu kami jelaskan juga bahwa kedatangan Forum Cabor, KONI dan mantan atlet nasional untuk audensi dengan Sesmenpora dilandasi oleh keinginan kuat untuk membangun demokrasi di olahraga. Dan Pak Sesmenpora sangat memahami apa yang kami hadapi,”tambah Ganjar.
Kehadiran Ganjar ditemani para pengurus cabor, KONI Provinsi dan mantan atlet nasional. KONI Provinsi yang hadir, yaitu KONI Sumsel, Jambi, Babel, Bali, Sumbar, Sulut, Jatim dan Kalteng. Sementara cabor yang ikut adalah sepatu roda, Porwosi, sambo, jetski, hoki, tenis meja, softball, renang, pentaque, gulat, cricket, catur, boling, bola keranjang dan kabbadi.
Ganjar mengungkapkan, seluruh pendukung Muddai Madang, baik dari unsur cabor maupun KONI Provinsi mencapai 40. Semuanya adalah anggota KONI Pusat dan memiliki suara pada Musornaslub mendatang.
Ditegaskan Ganjar, semestinya tidak ada klasifikasi syarat minimal 10 KONI daerah dan 21 cabang olahraga untuk mendaftar sebagai bakal calon ketua umum KONI Pusat.Hal itu juga sudah diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang disebut tidak ada klasifikasi jumlah dukungan.
“Cabor dan KONI Provinsi itu statusnya sama, kedudukannya sama sebagai anggota KONI Pusat. Dukungan tertulis kepada Muddai ada 40 anggota. Lantas apakah yang 40 ini diabaikan begitu saja?,” tanya Ganjar, heran. Pihaknya juga mempertanyakan tugas TPP yang berani menggugurkan pencalonan Muddai. Menurut dia, mestinya Muddai berhak maju pada Musornas.
“Hasil TPP itu bukan final dan banding, tapi dilaporkan ke peserta Musornas. Kalau Pak Muddai syaratnya dikatakan tidak lengkap, bagaimana dengan pihak sebelah. Bila perlu, kita verifikasi bersama-sama. Kami juga mempertanyakan kredibilitas dari TPP karena ada orang TPP jadi tim sukses dari kamar sebelah (Marciano Norman),” tegas Ganjar.
Mengenai pertemuan dengan Sesmenpora Gatot Dewa Broto, Ganjar menyatakan posisi pemerintah netral. “Tetapi menyarankan kami untuk kembali pada AD/ART. Kalau baca di AD/ART, kedaulatan di tangan siapa? Di tangan anggota, bukan TPP,” kata Ganjar.
Sementara itu Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara (Sulut), Tony F Kullit menambahkan, Musornas sebagai forum tertinggi KONI Pusat harus menjunjung tinggi sportivitas. Kebetulan saat ini ada dua calon, jadi harus diberi kesempatan untuk bertarung di Musornas.
“Biarkan bertarung di arena, bukan karena dua lembar kertas (persyaratan kurang), digugurkan. Kalau kurang (persyaratan), beri kami waktu satu atau dua hari, kalau perlu sebelum Musornas akan dipenuhi. Biarkan dua putra terbaik untuk bersaing secara fair,” ujar Tony. Jordan