Ket Foto:Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPON Kemenpora Yayan Rubaeni (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PP PELTI Rildo Anwar dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pelatnas Olimpiade 2020 Tokyo di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Langkah preventif dilakukan Menpora Zainudin Amali dengan menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran di Kemenpora termasuk yang disalurkan untuk kepentingan pelatnas selalu dilakukan secara transparan agar publik tahu dari mana dan ke mana anggaran itu larinya. Karena prinsipnya Kemenpora tak mau berurusan dengan hukum ke depan.
Hal itu disampaikan Menpora Zainudin Amali usai menyaksikan pendatanganan kerjasama MoU) antara Kemenpora dengan induk organisasi cabang olahraga tenis (Pelti) dan balap sepeda (PB.ISSI) di Media Center Kemenpora Jakarta, Kamis, (20/2).
MoU itu terkait dengan tindak lanjut bantuan pemerintah untuk pelatnas Olimpiade 2020 Tokyo.Sebelumnya Kemenpora telah melakukan hal yang sama dengan PB.PBSI (bulutangkis), PP.PBVSI (bola voli) dan PB.PABBSI(angkat besi).
Penandatanganan itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPON Kemenpora Yayan Rubaeni dengan Ketua Umum PB ISSI Raja Sapta Oktohari dan Ketua Umum PP PELTI Rildo Anwar.
“Saya kira ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk membantu cabor agar bisa berprestasi. Tapi kami pun meminta agar ada timbal balik keseriusan dari cabang olahraga,” kata Zainudin.
Anggaran ini diberikan guna mendanai fasilitas setiap cabang olah raga yang meliputi akomodasi, try out, try in, pemusatan latihan (TC), suplemen, dan lainnya. Zainudin menegaskan anggaran ini harus igunakan secara patuh dan tertib agar tak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.
“Apa yang disepakati, itulah yang digunakan. Karena sebelumnya ada yang melakukan kesepakatan untuk kegiatan A, tapi justru digunakan untuk kegiatan B,” kata politisi partai Golkar ini.
Adapun mekanisme pencairan dana setelah MoU akan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN ke rekening masing-masing cabang olah raga.
Pencairan akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, dana yang cair sebesar 70 persen dari total anggaran, sedangkan tahap kedua sebesar 30 persen dicairkan setelah minimal 80 persen dari dana tahap pertama telah dipakai dan dilengkapi dengan LPJ yang dilaporkan ke Kemenpora.
Menanggapi pertanyaan media sampai sejauh mana Menpora mengawasi dan mengontrol penggunaan dana pelatnas itu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Zainudin Amali menegaskan jika semua pihak taat dan tertib administrasi dijamin tak ada kebocoran.
Ia bahkan mengancam akan memecat jika ada oknum di Kemenpora bermain-bermain dengan anggaran. ”Laporkan kepada saya jika ada oknum Kemenpora bermain-main dengan anggaran apalagi sampai melakukan penyunatan,”tambah politisi dari Partai Golkar yang berdarah Gorontalo itu. Jordan