PENANDATANGANAN kerjasama antara pihak PSSI Djohar Arifin Husin dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terkait masalah penyelenggaraan turnamen sepakbola U-22. Berbuntut somasi terhadap Djohar Arifin. Pasalnya cara itu dinilai cederai MoU yang disepakati 2 kepengurusan PSSI bersama tim investigasi AFC. Djohar terancam disomasi.
Kesepakatan itu langsung menarik perhatian masyarakat sepakbola Indonesia, khususnya PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti selaku pihak yang sama-sama menandatangani MoU PSSI bersama tim investigasi AFC dan perwakilan FIFA untuk menyelesaikan kisruh sepakbola Indonesia. Menurut Ketua FPP yang juga tercatat sebagai Ketua Pengprov PSSI Yogyakarta Dwi Irianto, sesuai isi MoU itu, seluruh kebijakan dan kontrol PSSI terkait kebijakan organisasi diambil alih Joint Committe (JC). JC berisi 8 orang perwakilan dari 2 kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla dan pimpinan Djohar Arifin.
"Hingga saat ini, MoU PSSI dan JC belum disahkan FIFA. Namun, jika dicermati, dalam MoU itu jelas tertulis kesepakatan berlaku setelah MoU ditanda tangani. Artinya, tidak perlu menunggu keputusan FIFA, MoU itu sudah berlaku," tandas Dwi di kantor PSSI, Pintu I Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (22/6).
"Kami selaku anggota, Pengprov, dan voter PSSI menyayangkan sikap Djohar. Seperti diketahui, setelah kesepakatan berjalan antara La Nyalla dan Djohar yang tertuang dalam MoU PSSI itu, sebenarnya kondisi sepakbola Indonesia tidak lagi bergejolak. Semua sudah lebih tenang. Kini, dengan kesepakatan Djohar dan APKASI, kondisi pun kembali berubah," lanjut Dwi.
Sebagai tindak lanjut dari sikap itu, FPP bersama anggota lain PSSI asal klub profesioal dan amatir di Indonesia ajukan protes dan ancam somasi Djohar. Ancaman itu sendiri berlaku 7 hari setelah ancaman itu dicetuskan Jumat (22/6). "Kami akan kirim surat peringatan ini ke PSSI Djohar dan seluruh Bupati di Indonesia, khususnya Irsan Noor, Ketua APKASI. Mereka harus tahu dan kembali diingatkan soal kondisi sepakbola Indonesia saat ini. Jangan sampai mereka malah memperunyam kondisi sepakbola Tanah Air dengan kesepakatan dan rencana itu. Selain mereka, peringatan ini juga kami tembuskan untuk FIFA, AFC, KONI, dan Menegpora," papar Dwi.
"Andai dalam 7 hari ke depan Djohar tidak membatalkan rencana dan kesepakatan itu, kami akan somasi mereka," tegas Dwi. Belajar dari kejadian itu, Dwi pun menyarankan 4 perwakilan dari PSSI La Nyalla dan 4 perwakilan PSSI Djohar Arifin yang tergabung dalam JC segela menggelar rapat perdana.
"Rapat perdana JC harus segera digelar. Tentukan tugas dan agenda kerja JC. Selain itu, dengan digelarnya rapat perdana, JC pun bisa mendesak FIFA dan AFC untuk bersikap soal penyelesaian kisruh sepakbola Indonesia yang opsi-opsinya sudah terangkum dalam MoU PSSI," tandas Dwi. DAN