Hasil yang sangat buruk tersebut membuat Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman mengambil langkah dengan menggantikan posisi Ketua Satlak Prima Surya Darma oleh Soewarno. Setelah Tono berdiskusi dengan menpora, bahkan Permennya sudah turun (peraturan menteri). Menurut Tono SK nya segera diumumkan. Sebab Satlak Prima lah yang selama ini mengawasi dan mengendalikan Pelatnas SEA Games. Tono menganggap Prima gagal.
Kebijakan lain yang akan diambil Tono adalah dengan mengupayakan penyatuan kembali KONI dan KOI. Menurutnya harus satu nakhoda dalam induk organisasi olahraga. “Di Negara mana pun tak ada dua pemimpin dalam induk organisasi olahraga,” tegas Tono kepada wartawan kemarin. Tono menambahkan bahwa program Satlak Prima akan diambil alih oleh KONI Pusat. “Selama ini kami hanya menjadi badan pengawas dari program Prima. Setelah Prima kami tangani, KONI bukan hanya sebagai badan pengawas namun juga bertindak sebagai pengendali dari program tersebut,” tandas Tono.
Tono juga menegaskan bahwa yang meminta penyatuan kedua lembaga bukan dari kami. Ini sesuai permintaan rapat tahunan KONI. Saat ini, setiap pengiriman atlet ke luar negeri hampir selalu hasilnya tidak sesuai harapan.
Namun gagasan dan upaya Tono untuk penyatuan KONI dan KOI akan menemui jalan buntu. Pasalnya, untuk mengubah UU SKN tidak mudah dan butuh proses panjang. Hal itu ditanggapi serius oleh Deputi IV Kemenpora Bidang Pembinaan Prestasi Joko Pekik yang menyatakan perlu proses panjang menuju kearah tersebut.
“Kami sebenarnya berharap lembaga KONI dan KOI bisa bersinergi membangun prestasi olahraga di Indonesia. Yang kedua, masih ada UU SKN yang mengatur fungsi masing-masing lembaga itu. Dan, untuk mengubahnya perlu waktu cukup lama. Jadi yang perlu ditekankan adalah tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Joko Pekik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1).
Djoko menilai hubungan KONI dan KOI terasa tak harmonis karena ada overlapping dari masing-masing lembaga. “Misalnya dalam proses pengiriman atlet ke multievent, itu domainnya KOI meski ada Satlak Prima. Karena itu kami akan memanggil kedua belah pihak agar bersinergi sesaui tugas dan fungsi masing-masing,” tandas Joko.
Dalam kesempatan yang terpisah Ketua Umum KOI Rita Subowo mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika ada wacana penyatuan kedua lembaga itu. Namun, katanya, untuk mengubahnya tidak mudah. Sedangkan keterlibatan pemerintah sendiri untuk ikut campur tangan mengenai masalah ini dikhawatirkan akan menjadi soroton IOC sebagai induk organisasi KOI. “Kami mendukug upaya penyatuan. Mari kita duduk bersama mencari solusi dari masalah ini. Namun tentunya tak mudah menuju kearah penyatuan tersebut, sebab kita harus mengacu kepada UUSKN,” kata Rta di sela-sela evaluasi kegagalan Indonesia di SEA Games Myanmar di Kantor KOI di Gedung FX, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2014). (Jordan)