Hal itu disampaikan langsung oleh Mennpora Imam Nahrawi yang didampingi Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto dan Kepala Biro Hukum, Humas, Kepegawaian dan Sisinfo kepada wartawan di Media Center, Kemenpora, Jakarta.
Penilain itu berdasarkan berbagai terobosn yang dilakukan menpora. Sebut misalnya pembenahan birokrasi di Kemenpora, memikirkan bagaimana pemuda Indonesia ke depan bisa lebih berkembang menghadapi Asean Comunity 2015, hingga masalah olahraga dan beberapa even internasional lainnya termasuk Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 nanti.
Menpora, mengatakan seluruh PNS di Kemenpora sudah mendapatkan tunjangan kinerja yang diharapkan bisa menambah motivasi bagi seluruh staf untuk bekerja lebih giat lagi. Kemenpora sendiri juga sudah melakukan tes urin atau tes narkoba kepada seluruh staf dan karyawan yang hasilnya cukup memuaskan. Perubahan jam kerja dari jam 07.00 sampai 15.00 WIB diharapkan Menpora bisa diterapkan sebaik mungkin oleh seluruh staf yang ada di Kemenpora.
"Selama 21 hari, Alhamdulilah, beberapa kebijakan yang sifatnya sementara dan jangka panjang sudah saya lakukan. Dan saya sudah menyerahkan atau melaporkan harta kekayaan kepada KPK, saya minta semua pejabat eselon di Kemenpora juga ikut melakukan hal ini dan saya akan kumpulkan dalam satu minggu ini," kata Menpora.
Menpora menegaskan akan memprioritaskan atlet kita yang berprestasi untuk menjadi PNS. Kita juga memikirkan dana abadi untuk atlet kita. Mengenai sarana dan prasarana, kami sangat prihatin dan kita harus bekerja keras lagi, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita akan mulai membuka kembali ada sarana olahraga lapangan di semua desa dan itu harus disertifikatkan, membudayakan olahraga rekreasi dan masyarakat seperti Senam Kebugaran Jasmani (SKJ). Mengenai pertukaran pemuda, pelajar dan atlet kita di even internasional kemenpora akan membekali duta kita ini untuk menjadi juru bicara Indonesia di event internasional.
Lebih lanjut ia menyatakan terkait sarana dan prasaran olahraga, kami sudah membentuk tim yang bekerja sama dengan KPK untuk membahas Hambalang apakah diteruskan atau tidak. "Alhamdulilah saya sudah mendapat lampu hijau dari Wakil Presiden untuk mendalami masalah ini. Kalau ini terwujud akan menjadi solusi masalah sarana olaharag di Indonesia. Untuk persoalan hukum akan diselesaikan dengan baik, dan bukan menjadi momok menakutkan," tegasnya. (Jordan)