"Kami segera membuata surat dan menayangkan kepada BPKP dan ditandatangani Pak Erick (Ketua KOI). Yang isinya meminta lembaga ini jadi pendamping dan turut mengawasi soal dana dan anggaran," kata Wakil Ketua KOI Muddai Madang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/2).
Muddai menyatakan, peran BPKP dalam mengelola keuangan Asian Games 2018 sangat diperlukan mengingat kejuaraan olahraga paling akbar di Asia itu menggunakan dana dari pemerintah dalam hal ini APBN yang cukup besar.
Menurutnya, pihak KOI tidak ingin, apa yang dilakukan dalam mempersiapkan Asian Games 2018 yang dipusatkan di Jakarta dan Palembang terjadi penyimpangan. Dengan demikian, kerja sama dengan BPKP dinilai lebih tepat.
"Biar semuanya serba jelas. Jika ada kejanggalan bisa secepatnya diaudit oleh pihak berwenang di antaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Biar semua jelas mana yang benar dan mana yang salah," kata Muddai Madang menambahkan.
Lembaga KOI yang masuk dalam kepanitiaan Indonesia Asian Games Committee (INASGOC) saat ini mendapatkan sorotan dari banyak kalangan termasuk Komisi X DPR RI terkait dengan penggunaan dana sosialisasi sebesar Rp61 miliar. Penggunaan dana tersebut dinilai ada penyimpangan.
Adanya dugaan itu, Komisi X DPR RI meminta kepada BPK untuk melakukan audit terkait penggunaan dana yang semuanya berasal dari APBN itu. Namun, pihak KOI tetap terbuka dengan adanya rencana audit tersebut. "Silahkan dicek oleh BPK maupun BPKP. Yang jelas anggaran tidak habis. Ada sekitar Rp30 miliar yang harus dikembalikan," kata pria yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan itu.
Dana sosialisasi yang dipermasalahkan merupakan dana 2015. Proses sosialisasi sendiri dilakukan dienam kota diantaranya Jakarta, Palembang, Medan, Balikpapan dan Surabaya ini. Bahkan khusus di Jakarta digelar bersamaan dengan launching maskot Asian Games 2018 yaitu "drawa". "Secara umum pesan sosialisasi sampai kemasyarakat. Terbukti banyak kritikan dan masukan terkait dengan bentuk maskot. Itu harus diapresiasi," tambahnya. Jordan