Dana Anggaran Terbatas, KONI akan Lobi Komisi X DPR

DIPANGKASNYA dana anggaran untuk Program Satlak Prima, dari 400 miliar menjadi 250 miliar, oleh Kemenpora. Dan beredarnya surat edaran Kemenpora soal penghentian dana administrasi bagi pengurus besar cabang olahraga, sangat disayangkan pengurus besar atau pengurus (PB/PP) pusat induk organisasi olahraga di tanah air. Sebab, sebagian besar induk organisasi olahraga kelabakan. Menurut Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, keputusan Kemenpora untuk menghentikan dana administrasi ke PB karena banyaknya event yang harus dihadapi dan anggaran yang terbatas. KONI mengajukan dana sebesar 400 miliar untuk Satlak Prima, namun yang disetujui hanya 250 miliar dan ini dirasa masih kurang.

Mata anggaran yang terbatas tersebut, KONI akan berupaya untuk melakukan lobi ke Komisi X DPR-RI. "Saya berharap Komisi X akan mengapresiasi, karena di SEA Games lalu Indonesia jadi juara umum dan sangat ironis ketika kami ingin menjadi juara umum lagi namun terbentur oleh dana. Sehingga dana yang kami ajukan akan setujui KOmisi X. Jika dana itu disetujui berbagai program untuk persiapan jelang SEAG 2013 akan berjalan sesuai jadwal," harap Tono.

Sementara terkait sponsor oleh BUMN, Tono mengatakan, dalam waktu dekat dia akan menemui Menteri BUMN untuk membicarakan kelanjutan kontrak yang akan berakhir sampai 2015 mendatang. Namun dengan keterbatasan dana tersebut, Tono berharap atlet Indonesia tidak patah semangat.
Sekretaris Jenderal Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Dody Iswandi mengatakan, hal ini merugikan para atlet karena tidak semua cabang olahraga mampu mengumpulkan dana secara mandiri.
"Secara tidak langsung ini bisa membunuh olahraga di Indonesia," ujarnya kepada wartawan ketika ditemui di acara silaturahmi KONI dengan sejumlah PB dan PP, Rabu (6/2/2013).

Menurut Dody, dari 43 induk cabang olahraga baru sekitar lima cabang olahraga yang bisa mandiri. Sedangkan, cabang olahraga lain yang bergantung dari dana pemerintah belum tentu bisa mudah mendapatkan sponsor. Selain itu dana untuk pengiriman atlet ke luar negeri sebenarnya juga ditanggung oleh pemerintah melalui dana pelatnas, bukan biaya mandiri dari PB. Pada 2010 lalu, lanjut Dody sejumlah cabor diberikan fasilitas oleh Kemenpora yang dinamakan bapak angkat. Ini berlangsung sampai pelaksanan SEA Games 2011. Namun setelah itu, tidak terdengar lagi gaungnya.

Fasilitas bapak angkat ini berasal dari BUMN, dan membantu pendanaan bagi cabang olahraga. Namun, lanjut Dody, pemberian fasilitas kontrak ini juga perlu ditinjau ulang. Sebab, setiap cabang olahraga mendapatkan nilai yang berbeda-beda. "Saya inginnya, KONI yang menampung sponsor-sponsor dari BUMN itu dan membagikannya kepada PB sesuai dengan prioritas cabang olahraganya, karena ini akan lebih adil," kata Dody yang juga Wakil Sekjen KONI Pusat. (Jordan)