Jelas dalam keputusan Court of Arbitration for Sport (CAS) di Lausanne, Swiss, Juni 2015, seperti di dalam pasal 1: Permohonan Banding yang diajukan oleh PP Pordasi pada 30 Desember 2013 terhadap putusan yang dikeluarkan BAKI pada 10 Desember 2013 dikabulkan. Kemudian pada pasal 7 diperkuat bahwa Pordasi adalah federasi nasional (induk organisasi) satu-satunya dan khusus yang mengatur/membina olahraga equestrian yang diakui oleh KOI.
"Keputusan CAS ini sudah inkrah. Kisruh ini bermulai saat ada sebagian pihak yang ingin memisahkan diri. Dalam keputusan CAS itu sudah jelas mengatakan jika di Indonesia untuk pembinaan olahraga berkuda termasuk equestrian hanya dilakukan oleh Pordasi," kata Ketua PP Pordasi Chaidir Saddak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Sementara KOI dalam rilisnya menegaskan bahwa dalam keputusan CAS itu tidak ada kalimat yang mengharuskan KOI mengakui Pordasi sebagai pembina equestrian dan keptusan CAS juga tidak mengubah posisi EFI selaku pembina sah cabang olahraga Equestrian.
"Sebenarnya alasan klasik yang selalu dipakai KOI adalah karena Pordasi pernah membekukan Equestrian. Sesuai dengan bukti-bukti yang kami serahkan kepada CAS, kata-kata pembekuan itu sudah dipolitisir dan dimanipulasi, yang dibekukan oleh Pordasi itu adalah membekukan kepengurusan equestrian yang ingin memisahkan diri," jelas Saddak.
Kusus bagi KONI, Saddak mengaku aneh dengan sikap yang ditunjukan oleh Ketua KONI Tono Suratman. Sesaat setelah keputusan CAS keluar, Tono Suratman langsung mengucapkan selamat. "Tapi beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat yang isinya berbeda. Mereka tetap memaksakan EFI yang menggelar Pra PON. Inilah yang kita sayangkan, makanya saya mengajak kepada petinggi-petinggi olahraga, lihatlah yang terjadi di lapangan, selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," harap Saddak. (Jordan)